Penerapan Akuntansi Sektor Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam penerapannya, Pemerintah Kabupaten Blitar harus mengacu pada prinsip dasar akuntansi sektor publik, seperti transparansi dalam penyajian informasi keuangan, akuntabilitas terhadap penggunaan dana publik, efektivitas dalam pencapaian tujuan pemerintah, dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan. Hal ini didukung oleh landasan hukum dan peraturan, seperti UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta peraturan pemerintah terkait standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selain daripada itu beliau juga mengungkapkan bahwa:
Penerapan akuntansi sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki manfaat yang signifikan. Pertama, penerapan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan menyajikan informasi keuangan yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah. Kedua, penerapan akuntansi sektor publik memperkuat pengendalian internal, sehingga risiko kecurangan, penyalahgunaan, dan pemborosan dapat diminimalkan. Ketiga, melalui akuntansi sektor publik, pemerintah Kabupaten Blitar dapat melakukan evaluasi kinerja yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi keuangan yang terpercaya. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas program dan kegiatan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Terakhir beliau menyampaikan:
Meskipun penerapan akuntansi sektor publik memberikan manfaat yang signifikan, terdapat juga tantangan dalam implementasinya. Pemerintah Kabupaten Blitar perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia yang terampil untuk mengelola sistem akuntansi sektor publik dengan baik. Selain itu, dibutuhkan infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai untuk mendukung proses pengelolaan keuangan daerah secara efisien. Koordinasi antarinstansi yang efektif juga menjadi tantangan dalam penerapan akuntansi sektor publik, sehingga diperlukan sinergi antara unit-unit pemerintah yang terkait. Selain itu, perubahan kebijakan dan regulasi yang terjadi perlu diikuti dan direspons dengan cepat untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik yang berlaku.
Berikut adalah foto-foto saat berlangsungnya sidang.
